Gubernur, ini Masalah Ketenagakerjaan Kita

naker

(Malut Post, 19 Mei 2014)

Harapan akan kesejahteraan

Maluku Utara telah mendapatkan Gubernur baru awal bulan ini. Harapan akan kemajuan dan kesejahteraan 1,1 juta penduduk tersemat di pundak yang mulia Gubernur. Seluruh pasang mata masyarakat Maluku Utara bahkan mungkin meluas hingga nasional menanti gebrakan yang akan dilakukan oleh sang Gubernur. Sederhana saja, bagaimana sang Gubernur membuktikan janji-janji dalam visi dan misinya sehingga tidak menjadi angin lalu atau pun janji manis politik.

Sebagai Gubernur, pastilah harus cerdas dan mampu membaca keadaan serta kondisi masyarakatnya. Karena kecerdasan inilah yang akan berperan untuk menemukan gagasan-gagasan solutif untuk pembangunan. Namun kecerdasan seorang Gubernur tentunya harus ditunjukkan dalam bentuk pemahaman komprehensif dengan cara menerjemahkan fakta-fakta dan data-data di lapangan. Jika tidak bisa memahami fakta dan data-data di lapangan, bagaimana mau memberikan solusi pembangunan yang efektif?

Salah satu fakta yang patut diperhatikan yaitu masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan erat kaitannya dengan  perekonomian, kesejahteraan, dan kependudukan. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan sukses atau berkualitas jika memiliki pertumbuhan yang positif dan mampu menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Data tingkat penganguran terbuka (TPT)  yangi dirilis oleh pemerintah pusat oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI sejenak menghebohkan jagat media dan pengamat ekonomi. TPT yang merupakan salah satu indikator ketegakerjaan dianggap melenceng dari fakta.  Banyak pihak yang menyangsikan perubahan metode yang digunakan oleh BPS sehingga menghasilkan angka pengangguran terbuka nasional yang menurun sementara perekonomian tengah lesu. Apakah fenomena ini juga merambat hingga ke Maluku Utara?

Fakta ketenagakerjaan

BPS Provinsi Maluku Utara mengumumkan bahwa pada Februari 2014, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Maluku Utara sebesar 5,65 persen atau naik 0,22 persen dibandingkan  Februari 2013. Lebih lanjut lagi, angka tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan bila dibandingkan dengan TPT bulan Agustus 2013 yang ‘hanya’ 3,80 persen. Kenaikan tingkat pengangguran ini tentu sedikit menjadi objek ‘wanprestasi’ dari pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, yang mana pada triwulan I tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,33 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2013, atau bahkan melesat 6,28 persen dibandingkan triwulan I tahun 2013.

Hal tersebut  menjadi tanda tanya bagi sebagian masyarakat, bagaimana bisa terjadi? Idealnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka tingkat pengangguran akan turun. Lucunya, fenemona ini berkebalikan dengan fenomena nasional di saat ekonomi lesu tetapi angka pengangguran turun.

Selain itu, dalam publikasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku Utara Triwulan IV Tahun 2013 yang dirilis oleh Bank Indonesia menyebutkan bahwa pertumbuhan investasi di Maluku Utara membaik. Hal ini tercermin pada kredit investasi yang disalurkan hingga Desember 2013 mencapai Rp.483,46 Miliar rupiah atau naik signifikan 34,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi merupakan salah satu variabel yang mendukung dan berkontribusi secara efektif pada pertumbuhan ekonomi.

Data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut justru semakin membuat publik bertanya-tanya. Alih-alih terciptanya lapangan pekerjaan yang banyak-layak, justru investasi tersebut gagal menyerap tenaga kerja secara optimal. Jangan sampai investasi yang diharapkan tersebut justru hanya berakhir di tangan segelintir konglomerat dan oknum tertentu bukannya menyerap tenaga kerja.

Masih menurut data BPS, pada Februari 2014 47,82 persen penduduk yang bekerja di Maluku Utara bekerja pada sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi ‘mesin’ penyerap tenaga kerja. Akan tetapi, berdasarkan data Bank Indonesia bahwa kredit pertanian Maluku Utara pada triwulan IV 2013 justru mengalami penurunan signifikan 58,6 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, lebih dalam lagi pada data BPS maka dapat ditemui fenomena bahwa 23,11 persen pengangguran di Maluku Utara pada Februari 2014 memiliki tingkat pendidikan tinggi yaitu mulai dari jenjang Diploma I hingga Universitas. Kemudian 10,80 persen diantaranya ialah berpendidikan SM. Alih-alih ingin mendapatkan tenaga kerja terampil (skilled labour) justru 42,20 persen tenaga kerja yang bekerja di Maluku Utara memiliki pendidikan yang rendah atau setara dengan lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah (unskilled labour).

Kerangka solusi

Masalah di atas tidak dapat dianggap enteng jika kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang ingin kita raih di tanah Moloku Kie Raha ini. Pembangunan ekonomi selain membutuhkan sumber daya alam (SDA), juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM). SDA telah kita miliki, maka selanjutnya menjadi suatu kewajiban bersama dengan dikomandoi oleh Gubernur beserta jajaran-jajaran instansi terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan SDM secara intensif.

Rendahnya kualitas tenaga kerja Maluku Utara perlu menjadi salah satu perhatian utama Sang Gebernur baru. Mengoptimalkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM harus dilakukan secara sistematis dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Kemudian menghimbau seluruh sektor ekonomi agar beralih menggunakan tenaga kerja terampil atau berpenddidikan. Jikalau sektor-sektor ekonomi yang ada terlanjur menggunakan tenaga kerja kurang terampil, maka sepantasnya pemerintah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan (work shop) terkait sektor-sektor tersebut.

Kemudian menyiapkan tenaga kerja dari sumber sekolah kejuruan merupakan salah satu solusi yang efektif. Hal ini tercermin dari data BPS bahwa ‘hanya’ 2,62 persen pengangguran memiliki pendidikan SMK pada bulan Februari 2014. Diyakini bahwa tenaga kerja lulusan SMK lebih disukai dan lebih siap terjun dalam pasar tenaga kerja.

Secara bertahap disertai perbaikan kualitas tenaga kerja, maka pemerintah perlu memaksimalkan pembangunan di sektor pertanian yang masih menjadi motor perekonomian Maluku Utara. Sebagian besar masyarakat Maluku Utara hidup dari pertanian (termasuk perikanan, kelautan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan). Membangun sektor pertanian disertai tenaga kerjanya yang berkualitas akan menjadikan Maluku Utara memiliki kedaulatan utuh pada sektor ini. Pembangunan sektor pertanian juga diyakini memiliki dampak penciptaan lapangan kerja pada sektor lainnya yang menggunakan input yang berasal dari output sektor pertanian. Hasilnya? Penyerapan tenaga kerja akan deras bukan hanya di sektor pertanian.

Sebagai pihak yang memiliki otoritas eksekutif, Gubernur harus memastikan bahwa investasi yang masuk ialah tepat sasaran hingga menyentuh masyarakat. Meningkatkan pelayanan publik dengan menutup ‘laci-laci birokrasi’ dalam kaitannya dengan akses masyarakat terhadap modal dalam bentuk kredit-kredit terkait. Upaya ini sebagai wujud dukungan kelembagaan pada kewirausahaan masyarakat yang notabene akan mampu mendukung perekenomian daerah.

Selain memastikan kran investasi berjalan lancar di Maluku Utara, pemerintah sebagai agent of development juga semestinya menjaga stabilitas inflasi. Menurut Bank Indonesia, laju inflasi Maluku Utara triwulan IV tahun 2013 mencapai 9,78 persen atau meningkat dari 9,66 persen pada triwulan III dan sangat signifikan meningkat dari 2,9 persen pada triwulan II tahun yang sama. Menjaga stabilitas inflasi menyangkut daya beli masyarakat yang harus dijaga (keep buying strategy). Daya  beli masyarakat ini secara langsung mempengaruhi kegiatan ekonomi dan secara tidak langsung memiliki dampak pada penyerapan tenaga kerja.

Secara simultan saat daya beli masyarakat baik, yaitu dalam hal konsumsi cenderung naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik sehingga (menurut teori) mampu menyerap tenaga kerja. Kembali lagi tinggal bagaimana caranya pemerintah secara bersama-sama meningkatkan kualitas tenaga kerja, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang layak, memastikan investasi mengalir dengan tepat, dan menjaga pertumbuhan ekonomi serta stabilitas inflasi.

Paradoks Ekspor Maluku Utara

Ekspor

(Malut Post, 26 April 2014)

Awal bulan April ini sebagian kalangan di Maluku Utara dibuat tercengang. Betapa tidak, data Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara sempat mengerutkan dahi para wartawan dan pembaca khususnya yang mengikuti perkembangan perekonomian. Saya termasuk sebagian dari yang terkejut menanggapi rilis BRS oleh BPS tersebut. Bukan karena ketidakvalidan data, tetapi konten dari BRS tersebut yang merupakan peristiwa langka pada suatu negara yang menganut sistem ekonomi terbuka ini.

Sebuah judul “Ekspor Malut Nihil” terpampang singkat dan lugas di laman malutpost.co.id  (website Malut Post) pada tanggal 3 April 2014 (saya tinggal di Jakarta hanya dapat mengakses Malut Post online). Data tersebut menggambarkan aktivitas ekspor-impor yang tercatat pada bulan Februari 2014. Saking penasaran, kemudian saya menelusuri data tersebut melalui rilis lengkap BRS yang dapat diperoleh dengan mudah di laman resmi BPS.

Berdasarkan data tersebut, Maluku Utara tidak melakukan ekspor pada bulan Februari 2014. Selain itu periode Januari hingga Februari 2014 terjadi penurunan nilai ekspor yang sangat signifikan, mencapai 83,24 persen dibanding periode sama pada tahun 2013, begitu pula dengan volumenya yang mengalami penurunan 77,74 persen. Sejalan dengan ekspor, impor Maluku Utara pada bulan Februari pun nihil. Namun, secara periodikal antara bulan Januari hingga Februari 2014 justru terjadi peningkatan impor yang sangat signifikan. Pada periode tersebut impor Maluku Utara tercatat naik 5.034, 39 persen atau mencapai 22,98 ribu dollar Amerika.

Tanda-tanda menurunnya performa perdagangan internasional khususnya ekspor di Maluku Utara sejatinya telah terlihat dari rilis data BRS oleh BPS untuk bulan Januari 2014. Pada bulan Januari 2014, nilai ekspor Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 73,74 persen dibanding Desember 2013 atau 70,02 persen jika dibandingkan dengan periode Januari 2013.

Ekspor  diandalkan oleh suatu negara atau daerah sebagai salah satu sumber pendanaan dan penyeimbang pada neraca pembayaran sudah tentu diharapkan agar meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi di era globalisasi ini, dimana daya saing nasional kian melesat, kapabilitas produksi maupun ekspor turut meningkat. Dalam keadaan ini perlu dijaga pasar bagi hasil produksi nasional, jangan sampai justru pasar kita diserbu  brand asing dengan longgarnya keran impor di negeri ini.

Saya kembali teringat pada masa kuliah dahulu saat kelas Ekonomi Makro dimana ekspor merupakan salah satu variabel pada formula perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran. Dari situ tergambar jelas jika ekspor minim sedangkan impor tinggi maka akan terjadi penurunan PDB dan defisit neraca pembayaran bila diasumsikan variabel lainnya statis (cateris paribus). Mungkin itu hanya teori para ahli ekonomi, tapi bagi saya sudah cukup untuk menggambarkan pentingnya ekspor bagi suatu negara maupun daerah.

Otonomi daerah yang merupakan produk reformasi turut terderifikasi hingga pada desentralisasi fiskal. Suatu daerah selain mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat, harus mampu berdikari secara fiskal. Untuk itu suatu daerah harus dengan sangat kreatif mencari “penghasilan tambahan”, salah satunya dengan ekspor tersebut. Sekarang, kalau ekspor pun kecil bahkan hingga nihil, sedangkan impor melambung drastis, apa dikata?

Penurunan ekspor yang signifikan tersebut diduga merupakan imbas dari penerapan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang melarang ekspor mentah jenis bahan tambang. Sementara itu diketahui bahwa ekspor terakhir yang dilakukan oleh Maluku Utara yakni pada Januari 2014 berupa bijih besi dan konsentratnya serta bijih nikel dan konsentratnya.

Pemberlakuan undang-undang tersebut disadari betul berdampak signifikan terhaadap ekspor di suatu daerah terlebih komponen utama ekspor berasal dari mineral dan batu bara. Namun, yang jadi pertanyaan apakah keadaan ini akan dibiarkan berlarut-larut? Tentu tidak. Suatu tawaran  yang bersifat mendesak patut dilayangkan yaitu berupa pembangunan pengolahan bahan mentah mineral tersebut (smelter) di Maluku Utara. Ini pun jika ingin produk pertambangan Maluku Utara diekspor kembali dan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Tampaknya jika timpangnya performa ekspor Maluku Utara hanya mengkambing hitamkan UU minerba tidaklah pas. Bukankah tanah kita ialah tanah kaya, bukankah orang Eropa pada abad pertengahan sudah membuktikannya? Potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar dan  berpeluang untuk meningkatkan kinerja ekspor.

Sebagai contoh, marilah kita tengok pada sektor perikanan. Pada tulisan saya yang pernah dimuat di koran ini beberapa bulan lalu, potensi perikanan, khususnya perikanan tangkap di Maluku Utara sangat berlimpah. Posisi geografis Maluku Utara diketahui merupakan tembat berkembang biak bagi ikan-ikan terutama dari jenis Tuna. Hal ini lantaran terdapat aliran dan sanitasi besar akibat dari pertemuan arus lautan Maluku Utara dengan samudera Pasifik. Selain itu ditinjau dari kapasitas produksi, menurut data BPS bahwa hasil tangkapan ikan di Maluku Utara mencapai 140.028 ton pada tahun 2010 dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Selain perikanan, Maluku Utara memiliki komoditas unggulan lainnya yang sejatinya dapat dimanfaatkan dan diekspor. Cengkeh, Pala, Kakao, dan Kelapa merupakan komoditas terdepan yang berpotensi mengangkat kinerja ekspor Maluku Utara. Data dari Statistik Perkebunan oleh Kementerian Pertanian menunjukkan pada tahun 2009 produksi cengkeh mencapai 4.976 ton, sedangkan Pala mencapai 2.780 ton pada tahun 2010. Pada tahun 2009 produksi kakao mencapai 13.128 ton sedangkan untuk kelapa mencapai 248.181 ton pada periode yang sama.

Kaya bukan? Oleh karena itu seyogyanya potensi yang ada dapat dikelola dengan baik. Selain itu pada tahun politik ini perlu dijadikan momentum sekaligus tantangan bagi para wakil rakyat yang terpilih untuk mengulik permasalahan ini. Dan jangan lupa, Maluku Utara punya Gubernur baru. Gubernur baru harus peka terhadap permasalahan yang ada dan kreatif serta inovatif mencari solusi yang efektif.

Maluku Utara Butuh Infrastruktur yang Baik

Malut Post

 

(Malut Post, 16 April 2014)

Pembangunan, Kesejahteraan dan Infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat merupakan salah satu target pembangunan. Namun selain pertumbuhan ekonomi perlu diperhatikan masalah kesejahteraan rakyat sebagai tujuan pembangunan jangka panjang serta sesuai amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar. Secara umum kesejahteraan rakyat dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan tingkat pendapatan yang masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah (daerah) untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selanjutnya untuk mendukung pembangunan maka dibutuhkan infrastruktur yang memadai.  Hal tersebut sangat beralasan karena infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian (termasuk perekonomian daerah). Mengukitp pernyataan Kwik Kian Gie (2002) bahwa infrastruktur sebagai lokomotif pembangunan nasional sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Sebagai pembanding, naluri hewani pun mengamini pentingnya infrastruktur, berang-berang misalnya. Berang-berang merupakan hewan yang paham betul akan pentingnya infrastruktur. Mereka membangun bendungan di sungai agar mudah menangkap ikan.

Selain itu, infrastruktur yang berkualitas dan merata dapat memperkecil jarak kesenjangan infrastruktur antar wilayah di suatu daerah atau negara. Kesenjangan infrastruktur inilah yang kerap menjadi penyebab tidak meratanya pembangunan. Jenis-jenis infrastruktur yang dapat dibangun meliputi infrastruktur ekonomi, sosial, dan institusi. Namun, untuk mendorong perekonomian, maka infrastruktur ekonomi seperti jalan, pengairan, jembatan, pelabuhan, listrik, dan bandar utara merupakan yang utama.

Sayangnya kondisi infrastruktur di Maluku Utara masih jauh dari kata memuaskan. Minimnya infrastruktur (baik secara kuantitas maupun kualitas) di Maluku Utara ditengarai sebagai penyebab perekonomian daerah tidak melesat kencang atau bahkan hanya jalan di tempat. Selain itu persoalan geografis acapkali menghambat konektivitas atara kegiatan hulu dan hilir perekonomian di Maluku Utara.

Fakta berbicara

Secara umum, kurang maksimalnya pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dapat dilihat dari data deskripsi dan analisis APBD 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Terdapat indikator umum yang menunjukkan perkembangan infrastruktur suatu daerah dalam publikasi tersebut. Pertama, pertumbuhan belanja modal periode 2009 hingga 2013 sangat kecil. Pertumbuhan belanja modal Maluku Utara dalam periode tersebut tidak mencapai 2 persen.  Kedua, ruang fiskal, yaitu ukuran fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam APBD dalam membiayai kegiatan prioritas, misalnya kegiatan pembangunan infrastruktur. Besaran ruang fiskal Maluku Utara mencapai 45,2 persen dan di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 37,85 persen. Fakta tersebut cukup ironi bahwa dengan kelegaan pada ruang fiskal yang dimilikinya tetapi tidak dapat meningkatkan pertumbuhan belanja modal secara signifikan. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan utama dalam alokasi belanja modal yaitu menyangkut pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur yang berkualitas terutama infrastruktur ekonomi diperlukan oleh Maluku Utara untuk bersaing pada level nasional dan bahkan agar mampu masuk ke dalam ruang globalisasi. Era globalisasi yang identik dengan pasar bebas menuntut kemapanan setiap negara dan daerah untuk bersaing secara sehat dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Setiap output unggulan akan mampu bersaing jika dapat terdistribusikan dengan baik dan hal ini membutuhkan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.

Fakta tentang kondisi infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan Maluku Utara turut disampaikan oleh DPR RI saat masa reses pada 2009. Dalam kunjungan kerja tersebut, para wakil rakyat menemukan bahwa 47,78 persen jalan mengalami kerusakan berat (termasuk belum terdapat jalan), 20,33 persen rusak sedang dan hanya 31,90 persen jalan dalam kondisi baik. Temuan tersebut cukup memberikan gambaran betapa perlunya infrastruktur jalan yang baik di Maluku Utara.

Minimnya infrastruktur yang memadai turut dirasakan oleh pelaku bisnis. Pelaku bisnis, khususnya investor dari luar daerah menyatakan bahwa ketidaklayakan infrastruktur (dalam arti kuantitas dan kualitas) merupakan hambatan terbesar kedua untuk menjalankan bisnis di suatu daerah setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Ketidaklayakan tersebut diduga secara langsung disebabkan oleh relatif rendahnya investasi di sektor infrastruktur. Minimnya investasi infrastruktur juga disebabkan oleh minimnya kontribusi pihak swasta (Iqbal dan Suleman, 2010 dalam Rahman, 2013).

Sebuah usaha kedepan

Jika iklim investasi infrastruktur (terutama didukung oleh pihak swasta) baik maka akan membantu pemerintah dalam menyejahterakan rakyat tanpa khawatir mengalami kelumpuhan fiskal (akibat tidak efektif dalam melakukan pembiayaan sektor riil dan infrastruktur).

Sebenarnya, pemerintah pusat telah merilis sebuah grand design pembangunan ekonomi yang dinamakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Strategi utama dari MP3EI yaitu pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, peguatan konektivitas nasional, dan penguatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) nasional. Sementara Maluku Utara masuk ke dalam koridor ekonomi Papua-Maluku dengan fokus kegiatan ekonomi utama di bidang perikanan dan pertambangan.

Secara ideal, MP3EI secara langsung akan menyediakan infrastruktur utama dan pendukung sesuai dengan kegiatan utama koridor-koridor ekonomi. Tetapi, peran pemerintah daerah pun sangat strategis. Hal-hal terkait pembebasan dan pengelolaan lahan hampir sepenuhnya berada dalam wewenang pemerintah daerah. Mengingat Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang kaya akan sumber daya alam tapi miskin infrastruktur, maka yang jadi pertanyaan saat ini yaitu mampukah sang pemimpin baru mewujudkan konektivitas infrastruktur agar dapat memobilisasi kegiatan ekonomi daerah dan mendukung MP3EI bagi kesejahteraan rakyat? Jadi intinya, infrastruktur yang memadai dan baik adalah sebuah keharusan tanpa kata tapi.

Dalam Wisuda

Empat tahun sudah melakoni peran sebagai mahasiswa. Selama itu pula banyak cerita yang terjadi. Saya merasakan berjuta hal selama empat tahun terakhir. Semua meledak pada puncaknya, yakni pada 10 Oktober 2013.  Hari itu ialah salah satu hari bersejarah dalam hidup saya, wisuda!

Saya adalah manusia normal sebagaimana orang-orang yang telah wisuda sebelumnya. Rasa senang, bangga, haru, bahkan sedih mewarnai salah satu momen yang merubah seseorang, setidaknya dari cara berpikir. Wisuda bukan sekedar sebuah diksi tentang kelulusan, lebih dari itu wisuda ialah sebuah awal memasuki “kehidupan nyata”. Sejak kecil, seorang anak selalu dinasehati dan didoakan orang tua agar kelak dapat menjadi “orang”. Kata “orang” inilah yang dapat dimaknai sebagai kesiapan integrasi dan adaptasi individu dalam kehidupan (nyata) bermasyarakat dengan berbagai peran yang melekat.

Wisuda itu sakral bagi orang yang merenungkannya. Mereka sadar bahwa pasca wisuda maka akan banyak jalur pada sebuah labirin kehidupan yang harus dipilih. Dengan keyakinan dan visi maka momen wisuda dapat menjadi awal mulai yang baik bagi seseorang untuk memulai perjalanan lintas labirin menuju tujuan ataupun cita-citanya.

Saya merasakan suatu proses panjang hingga meraih kelulusan tersebut. Proses yang tak bisa dibilang mudah tapi sangat menyenangkan. Dari seseorang tamatan SMA kemudian memasuki kawah candradimuka pendidikan tinggi. Semua daya dan pikiran dikerahkan untuk menyerap segala ilmu yang dibentangkan. Harus saya akui, inilah hal yang membuat wisuda kian menarik, memiliki banyak warna.

Kesenangan tiada tara meliputi seluruh wisudawan dan wisudawati. Saya pikir hari itu ialah harinya kita, para wisudawan dan wisudawati.  Rasa senang ibarat meraih kemenangan besar dalam sebuah peperangan. Peperangan yang dahsyat melawan sisi negatif dalam diri. Ya, saya pikir sisi negatif dalam diri ialah musuh terbesar dan terberat selama proses perkuliahan. Kemalasan dan putus asa ialah sisi buruk yang ada pada setiap manusia. Wajar bila saat lulus kita merasa senang, setidaknya telah mengalahkan rasa malas untuk tidak belajar dan putus asa yang mencari celah saat penyusunan skripsi.

Begitu bangga para orang tua melihat buah hatinya naik ke panggung, kemudian menerima selongsong/ijazah, lalu tassel (tali toga) dipindahkan dari kiri ke kanan. Satu cita-cita orang tua telah terpenuhi. Begitu sederhana hal-hal yang dapat membanggakan mereka dibandingkan dengan pengorbanan tiada tara bagi kita. Bangga bagi diri sendiri atas pencapaian ini dengan berbagai kekurangan. Bahkan ibu pertiwi pun akan bangga karena wisuda tersebut menjadi saksi bahwa bangsa kita kian berpendidikan, semoga.

Sangat mengharukan saat-saat mengenakan toga, kemudian maju ke panggung. Betapa tidak, dari seorang yang hanya tamatan SMA tapi kini telah menjadi sarjana. Betapa hidup itu penuh proses, butuh proses. Mengharukan jika kita berkaca kepada kemampuan yang awalnya sempat kita ragukan. Namun tekad dan kerja keras memahat hal itu menjadi mahakarya diri sendiri dalam sebuah kreativitas.

Sedih pun terasa. Wisuda bukanlah akhir melainkan awal. Berjuta-juta tanda tanya melingkupi pikiran, yang umum ialah “Apa selanjutnya?” “Bagaiman anda bermanfaat?”. Kesedihan tersebut akan dirasakan jika kita merenungkan apa yang akan kita lakukan kedepan. Namun, makna kesedihan ini bukan berarti larut dalam keputus asaan, melainkan sebagai peringatan bagi kita untuk segera menjadi manusia bermanfaat bagi banyak orang. Maka dari itu curahkan segenap pikiran dan upaya untuk melakukan yang terbaik.

Begitu banyak tantangan menanti bagi kami, tapi kesempatan pun terbentang luas. Sekarang tinggal saatnya kita memanfaatkan sekecil peluang untuk menghadapi segunung tantangan. Bukan permasalahan ukuran tetapi bagaimana tekad dan kerja keras kita. Semua akan terjawab seiring waktu. Kehidupan ini ialah suatu mahakarya setiap individu dan dialah sang sutradara. Nasib kita ada di tangan kita. Nasib kita ada di pikiran kita. Dan nasib kita ada di hati kita. Begitu indah.

Gaudeamus Igitur!

SWOT Industri Pengolahan Ikan Malut

swot

Salah satu isu utama di masa yang akan datang yaitu pangan. Oleh karena itu Indonesia memposisikan diri salah satunya sebagai basis pangan dunia sesuai dalam masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Sementara itu perikanan merupakan salah satu sumber pangan yang baik dan Indonesia merupakan “rajanya”. Hal ini sesuai dengan publikasi Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2007  bahwa Indonesia termasuk produsen perikanan terbesar ketiga di dunia.

Akan tetapi industri pengolahan ikan dalam negeri belum mampu memaksimalkan potensi produksi ikan. Sementara industri tersebut merupakan ‘sarana’ mewujudkan ketersediaan pangan khususnya dari hasil perikanan. Anomali perikanan yang terjadi di Indonesia merupakan suatu kondisi yang harus  diangkat dan dibenahi. Pemikiran harus diarahkan kepada bagaimana mengoptimalkan potensi perikanan Indonesia agar dapat memenuhi ketersediaan pangan nasional.

Merupakan suatu peluang sekaligus tantangan bagi Maluku Utara sebagai daerah penghasil ikan tangkap yang besar untuk mengembangkan industri pengolahan ikan. Industri pengolahan ikan merupakan salah satu bentuk industri pada sektor perikanan yang mengubah hasil tangkapan/budidaya menjadi produk olahan (produk turunan). Menjamurnya industri pengolahan ikaan di sentra penghasil ikan akan memberi dampak positif bagi perekonomian wilayah tersebut dan nasional.

Membangun industri pengolahan perikanan harus memperhatikan berbagai dimensi yang mempengaruhinya. Perlu pandangan seluas cakrawala dan pemikiran komprehensif untuk mengidentifikasi dimensi tersebut. Salah satu metode yang sering digunakan oleh para ahli tentang pembangunan dan pengembangan yaitu SWOT. SWOT mengkaji suatu permasalahan dilihat dari dimensi kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (treats). Oleh karena itu sekiranya metode tersebut bisa diterapkan untuk mengkaji pengembangan industri pengolahan ikan di Maluku Utara.

Untuk kasus industri pengolahan di Maluku Utara, penulis hanya akan menyebutkan satu faktor krusial dari masing-masing dimensi tersebut. Meskipun sesungguhnya banyak faktor-faktor atau variabel lain yang berpengaruh, namun media ini bukan sarana yang tepat untuk menjabarkannya.

Faktor krusial dalam dimensi

Dimensi pertama yaitu kekuatan (strenght), mewakili potensi yang bersifat faktual dari suatu daerah. Maluku Utara memiliki keunggulan sebagai daerah penghasil ikan yang besar terutama jenis perikanan tangkap. Produksi ikan Maluku Utara sejak tahun 2003 hingga 2010 cenderung mengalami peningkatan. Data dari kemeterian kelautan dan perikanan bahwa pada tahun 2010 produksi ikan tangkap tercatat mencapai 148.028 ton sedangkan produksi ikan budidaya  sebesar 51.690 ton. Faktor tersebut secara tidak langsung dapat menjadi acuan bahwa sesungguhnya Maluku Utara mampu menjadi pusat pangan khususnya berbasi perikanan.

Kemudian dimensi kelemahan (Weaknesses), faktor krusial pada dimensi ini yaitu fakta bahwa jumlah unit usaha industri pengolahan perikanan di Maluku Utara sangat kecil. Menurut data dari Subdit Industri Besar Sedang BPS RI, antara tahun 2000 hingga 2010 tidak terdapat unit usaha atau perusahaan pengolahan perikanan berskala besar sedang. Sedangkan untuk skala industri mikro kecil jumlah unit usaha pada tahun 2010 hanya 31 atau 0,00097 persen terhadap jumlah unit usaha nasional. Padahal wajib hukumnya untuk mebangun sektor industri pengolahan perikanan, harus memiliki banyak unit usaha pengolahan perikanan.

Dimensi peluang (opportunity) yang patut diperhatikan yaitu faktor tingkat konsumsi ikan Indonesia cenderung naik seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi, presentasi rata-rata konsumsi per kapita ikan cenderung menigkat mulai tahun 2007 hingga 2010. Trend naik dari konsumsi ikan nasional secara tidak langsung menjamin pangsa pasar bagi produsen perikanan dan merupakan peluang yang bagus bagi pelaku usaha perikanan di Provinsi Maluku Utara. Peluang tersebut wajib dimanfaatkan oleh Maluku Utara agar mampu menyediakan pangan untuk bangsa Indonesia.

Ancaman (treat) merupakan dimensi akhir yang harus diperhatikan untuk meminimalisir berbagai resiko yang mungkindatang.  Tingkat inflasi merupakan salah satu faktor krusial yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam dimensi treat. Industri pengolahan ikan ialah salah satu sektor yang juga dapat terpengaruh oleh tingkat inflasi. Tingginya tingkat inflasi dapat mengancam perkembangan industri pengolahan perikanan. Seperti pada tulisan penulis yang dimuat di Malutpost edisi 9 September 2013 dengan judul “Economic Challenge untuk Malut Satu” bahwa inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara umum (dan pembangunan industri pengolahan perikanan secara khusus). Oleh karena itu pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan otoritas moneter dan seluruh pihak pada sektor riil untuk mengendalikan laju inflasi.

Alternatif strategi

Setelah mengidentifikasi dimensi-dimensi terkait pengembangan industri pengolahan perikanan maka dapat ditarik benang merah yang menjadi solusi dan strategi. Solusi dan strategi berikut merupakan pandangan berdasarkan fakta di lapangan. Solusi dan strategi ini juga berlandaskan teori-teori yang memiliki keterkaitan secara substansial dengan fakta yang terjadi pada sektor industri pengolahan perikanan di Maluku Utara.

Seperti halnya dimensi-dimensi, terdapat banyak solusi dan strategi yang dapat direkomendasikan. Namun pada tulisan ini, penulis hanya akan memberikan beberapa solusi dan strategi yang dianggap patut untuk ditinjau bersama. Pertama, dengan potensi hasil perikanan yang melimpah namun minimnya jumlah unit usaha pengolahan perikanan maka pemerintah daerah harus segera mengatasinya dengan memberikan bantuan pinjaman modal bagi warga masyarakat Maluku Utara yang tertarik berusaha pada sektor industri pengolahan ikan. Perhatian juga harus dicurahkan kepada para nelayan perikanan tangkap dan budidaya sehingga mereka akan senantiasa membantu terjaganya suplai bahan baku perikanan. Selain itu mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada sektor perikanan merupakan opsi yang menarik karena dapat mendukung juga dari segi finansial. Namun pemerintah daerah perlu memudahkan para investor tersebut saat proses legalitas.

Dengan keunggulan dan kelemahan yang seharusnya dapat diatasi, selanjutnya perlu memandang peluang kita, dimana trend konsumsi hasil perikanan nasional meningkat. Maka dari itu perlu dilakukan upaya pendistribusian produk hasil olahan perikanan tersebut. Sejatinya pemerintah daerah yang juga memiliki fungsi sebagai fasilitator dapat mengambil peran tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan dan mencari pasar sehingga hasil industri pengolahan perikanan Maluku Utara dapat terdistribusikan ke masyarakat dengan baik. Pasar yang dapat dipilih disesuaikan dengan segmentasi dari jenis olahan yang dihasilkan dan pastinya terdapat pada pasar domestik hingga mancanegara.

Selanjutnya ancaman inflasi yang tinggi harus diwaspadai. Inflasi yang terlampau tinggi membuat masyarakat enggan mengeluarkan uangnya secara normal karena utilitas yang didapatkannya akan menurun dengan jumlah uang yang sama jika dibandingkan periode sebelum inflasi tinggi. Meskipun secara moneter inflasi dapat dikendalikan tetapi pemerintah daerah harus turun tangan mengatasi tingginya inflasi dari segi sektor riil. Pemerintah daerah harus menjaga ketersediaan bahan bokok utama dari ratusan jenis produk-produk yang memiliki andil dalam perhitungan inflasi. Kasus Maluku Utara, kontribusi bahan pokok seperti makanan dan bahan baku bangunan cukup dominan terhadap tingkat inflasi. Mengalokasikan dana untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dapat menjadi opsi jangka pendek untuk mengatasi inflasi yang tinggi.

Selain alternatif strategi yang dapat disebut konvensional, perlu juga dukungan sistem terpadu antara produsen, distributor, konsumen, dan pemerintah. Adanya sebuah unit untuk mengontrol aktivitas tersebut dapat menjadi cara baik yang sistemik. Tentunya dukungan seluruh masyarakat Maluku Utara adalah hal utama.

Economic Challenge untuk Malut Satu

ec

       Tidak berapa lama lagi Maluku Utara akan memiliki sang nahkoda baru. Berbagai pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya masih banyak ditambah dengan permasalahan lainnya yang akan datang seiring bergulirnya waktu. Gubernur terpilih harus mampu secepat mungkin beradaptasi dengan berbagai permasalahan yang ada agar tidak menghambat pembangunan daerah. Salah satu tugas berat yang harus diemban oleh gubernur baru yaitu permasalahan ekonomi.

        Keseimbangan ekonomi sebagaimana keseimbangan politik di Maluku Utara belum begitu baik. Pesta politik yang mengatasnamakan pesta demokrasi masih menunggu hasil Maluku Utara satu. Hal tersebut menjadi jawaban singkat beberapa kalangan yang mewajarkan keadaan perekonomian Maluku Utara yang belum stabil. Betapa kental dan berpengaruhnya pesta politik di Maluku Utara hingga bahkan mengabaikan perkara perut orang banyak.

        Sudah sepatutnya sebagai provinsi yang kaya akan sumber daya alam harus memikirkan tentang bagaimana kesejahteraan ekonomi rakyatnya, distribusi pendapatan rakyatnya. Permasalahan ekonomi nampaknya belum dipandang penting bagi para elit politik negeri Moloku Kie Raha. Padahal dengan mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi maka akan membuat provinsi ini menjadi pandai berekonomi dan mampu mensejahterakan rakyatnya.

Masalah harga-harga

       Permasalahan ekonomi sangatlah luas dan multidimensi, namun ada fenomena yang menjadi perhatian publik yaitu mengenai harga-harga. Seperti yang kita ketahui pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pengurangan subsidi bbm atau dengan kata lain menaikkan harga bbm bersubsidi per 22 Juni 2013. Pro dan kontra mewarnai kebijakan tersebut yang cenderung membuat masyarakat resah. Kebijakan yang tentunya berimbas pada kenaikan harga-harga barang menjadi motif keresahan masyarakat. Selain itu, penetapan waktu yang berdekatan dengan bulan ramadhan lalu mengakibatkan kenaikan harga-harga menjadi dua kali.

       Masyarakat Maluku Utara pun merasakan hal yang sama. Masyarakat harus berpikir lagi merencanakan pengeluaran rumah tangga yang cenderung berupa pengeluaran konsumsi pangan. Bahan pangan selalu menjadi tumbal utama kenaikan harga bbm selain biaya transportasi. Menurut Publikasi Badan Pusat Statistik, inflasi bulan Agustus Kota Ternate menyentuh angka 3,66 persen atau turun dari periode Juli 2013 sebesar 6,04 persen. Namun jika dilihat secara tahun kalender (Januari-Agustus 2013) maka angka inflasi tersebut telah mencapai 11,37 persen. Atau dengan kata lain rata-rata harga barang pada bulan Agustus 2013 mengalami kenaikan hingga 11,37 persen. Sebagai informasi bahwa kota Ternate ialah satu-saunya kota/kabupaten di Maluku Utara yang memiliki andil dalam perhitungan inflasi nasional.

       Selama pantauan penulis terhadap beberapa harga bahan pangan, terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Misalkan bawang merah yang sempat menyentuh nilai Rp 120.000 per kilogram dan beberapa komoditas lainnya yang ikut merangkak naik seperti beras, gula, ikan, daging, dll. Kenaikan harga-harga bahan pangan tersebut sangat mengkhawatirkan masyarakat khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah yang akan terbebani dengan kenaikkan harga-harga tersebut. Selain itu, dari sisi daya beli masyarakat akan menurun. Menurunnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi sektor produksi sehingga turut mempengaruhi ekonomi daerah.

        Fenomena di atas ialah salah satu contoh pekerjaan rumah bagi sang gubernur terpilih nanti. Gubernur terpilih wajib memposisikan dirinya secara bijak agar menyatu dengan permasalahan tersebut sehingga diharapkan menemukan solusi yang tepat. Gebernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus dengan sebaik-baiknya menahkodai jajarannya untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan terkait permasalahan tersebut menjadi krusial dan dinanti-nantikan oleh masyarakat yang telah lama resah dalam ketidakpastian pasar. Patut diperhatikan bahwa masalah inflasi yang berkaitan dengan sisi supply membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Koordinasi sebagai kunci

        Kunci utama dalam menghadapi permasalahan tersebut ialah koordinasi. Gubernur terpilih harus melakukan koordinasi yang efektif dengan seluruh pihak yang terkait masalah harga-harga. Koordinasi yang dibangun harus sesegera mungkin sesaat setelah dilantik. Dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian, dinas perdangan, dan dinas perindustrian harus diajak menemukan formula solusi-solusi yang akan diambil.

       Dengan koordinasi yang apik akan terasa lebih mudah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seluruh pihak yang diajak untuk berkoordinasi akan lebih peka menyikapi dan mencari solusi, syukur-syukur kalau merasa senasib sepenanggungan. Koordinasi juga perlu menjadi catatan bagi Gubernur untuk menilai kebecusan jajarannya dalam menangani masalah tersebut. Jangan sampai muatan politis yang begitu kentara justru muncul menunggangi permasalahan.

      Koordinasi yang dibangun harus memperhitungan setiap sudut kepentingan masyarakat sehingga mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Koordinasi mengenai pengendalian harga harus dipandang mulai dari skala mikro hingga skala makro sehingga menghasilkan solusi yang efektif, efisien dan komprehensif. Oleh karena itu maka dibutuhkan sosok yang memiliki pengetahuan luas dan berkharisma sehingga proses koordinasi menjadi lebih mudah dan efisien.

        Pengendalian harga merupakan tugas pemerintah yang bisa dibilang gampang-susah. Gampangnya pemerintah seharusnya bisa menggunakan otoritasnya untuk mengendalikan sisi penawaran, dan susahnya hanya satu yaitu orang-orang di pemerintahan yang tidak peka dengan permasalahan tersebut sehingga penanganannya menjadi lamban.

        Untuk beberapa komoditas pangan dengan alasan menjaga daya beli masyarakat, gubernur dapat melirik langkah ceiling price atau penetapan harga maksimal tentunya dengan mendorong produksi agar ketersediaan komoditas terjamin. Selain itu, alternatif penghapusan pungutan-pungutan ilegal maupun legal perlu diperhatikan. Pungutan-pungutan tersebut akan menaikkan biaya produksi dan berimbas pada naiknya harga (cost-push inflation). Selain itu masih banyak kebijakan-kebijakan yang bisa diambil.

Dia akan tahu kalo dia mau belajar, belajar memahami rakyat!

Abis Lebaran

Sudah sekian lama blog ini tak terurus, maka saya kutukkan hari ini harus menulis. Setidaknya, beberapa paragraf yang dapat menunjukkan kehidupan pada blog ini. Kali ini, saya ingin berpendapat mengenai apa yang saya pikirkan saat ini, terutama setelah merayakan idul fitri dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Ramadhan telah berlalu, meninggalkan bekas kerinduan bagi setiap muslim yang beriman. Langit dan bumi bahkan sampai harus menitikan air mata atas kepergian bulan suci itu. begitu pula bagi muslimin yang beriman akan berdoa dan memohon kepada Allah SWT. untuk diberi kesempatan bertemu dengan bulan penuh berkah pada tahun berikutnya.

Jika langit dan bumi masih akan bertemu bulan ramadhan hingga kiamat, lain ceritanya dengan manusia. Manusia diberi batasan menikmati bulan suci itu dengan hal yang dinamakan usia. Setiap manusia akan mati tak terkecuali orang beriman. Pelajaran yang dapat saya petik pada bulan ramadhan 1434 H yaitu bagaimana kita melatih diri untuk bersikap sabar dan ikhlas. Selain itu dengan datangnya bulan ramadhan maka manusia diberi kesempatan untuk meningkatkan dan melipatgandakan ibadah kepada Allah SWT. Saya rasa, bulan suci itu membawa manfaat spritual yang sedikit dirasakan pada bulan-bulan lainnya. Ketenangan bathin dapat kita rasakan terutama saat berdzikir maupun membaca Al-Qur’an.

Bulan suci itu pergi ditandai hari kemenangan bagi umat muslim yang beriman. Kita merayakan lebaran idul fitri setelah sebulan lamanya berpuasa. Semua orang muslim larut dalam kegembiraan, terutama muslimin yang beriman. Hari yang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk saling memaafkan terasa begitu dalam, sangat mampu memperat tali silaturahmi.

Kedua momen istimewa itu telah pergi juga, kini tinggal kita sebagai manusia kembali menapaki kehidupan yang benar-benar nyata setelah “lulus” dari sekolah keimanan. Sebagai seorang muslim, saya merasakan semangat baru dalam menyongsong hari-hari kedepan. Semangat yang harus saya miliki untuk menjalani aktifitas dan tujuan hidup. Semangat inilah yang akan saya gunakan untuk menghadapi hal besar dalam sejarah hidup saya saat ini yaitu skripsi.

Dalam beberapa hari kedepan saya akan melaksanakan seminar skripsi beserta teman-teman seperjuangan. Berlanjut kemudian hingga pelaksanaan sidang skripsi dan Insya Allah diijinkan berlanjut pada wisuda sebagai tanda sejarah. Saya berharap momen ini yang didukung oleh semangat baru dapat membawa dampak positif bagi diri saya pribadi, dan orang-orang secara keseluruhan. Saya sangat berharap dan akan terus berusaha meningkatkan kemampuan diri untuk menjadi lebih baik setiap harinya.